Bagaimana pengelolaan kekayaan alam yang terkandung diwilayah negara indonesia ?

Daerah pesisir dan pantai di Indonesia dikenal sebagai daerah yang sangat produktif, dengan demikian  pembangunan di daerah pesesir dan pantai tidak boleh hanya memperhatikan masalah pemanfaatan sumberdaya semata, tetapi juga sekaligus harus dilihat dalam hubungannya dengan perlindungan dan pelestarian lingkungan di wilayah laut dan pantai, hal ini perlu dikemukakan sebagai konsekuensi logis dari penerapan konsep pembangunan berkelanjutan (sustainable development) dalam pelaksanaan pembangunan nasional, dengan demikian untuk menerapkan konsep tersebut diperlukan suatu kebijakan pembangunan yang terpadu di semua sektor. Di sisi lain, pembangunan nasional sebagaimana digariskan dalam GBHN dilaksanakan antara lain dengan jalan memanfaatkan segala potensi nasional yang terdapat di darat, laut dan udara, adapun agar tercapai tujuan pembangunan nasional tersebut wawasan nusantara digunakan sebagai wawasan dasar pembangunan nasional yang merupakan wujud dari kepulauan indonesia sebagai kesatuan politik, hukum , ekonomi, sosial, budaya dan pertahanan keamanan. Perhatian yang paling utama dalam pembangunan nasional yang demikian itu harus dilaksanakan dengan terlebih dahulu menetap batas-batas wilayah dan yurisdiksi nasional khususnya yang terkait dengan yurisdiksi wilayah laut, tujuannya adalah agar wilayah-wilayah laut dimana indonesia dapat melaksanakan wewenang atau kekuasaannya secara maksimal dapat diketahui secara jelas dan pasti,   dengan penetapan batas-batas wilayah dan yurisdiksi nasional tersebut Indonesia juga dapat menentukan hak dan kewenangannya atas pemanfaatan wilayah laut. Dengan adanya penetapan batas-batas wilayah dan yurisdiksi negara tersebut, maka suatu negara dapat menentukan hak dan wewenangnya atas pemanfaatan dan juga pelestarian  wilayah laut tersebut, termasuk hak dan wewenang atas kekayaan alam yang terkandung dalam laut, di wilayah laut tersebut  suatu negara sangat berkepentingan agar pemanfaatan sumber kekayaan alamnya yang terdapat didalam laut dapat dilaksanakan dan dimanfaatkan secara optimal. Sementara di sisi lain apabila lingkungan laut mengalami perusakan, maka akan mengalami permasalahan besar khususnya terhadap pemanfaatan sumber kekayaan alamnya, akibatnya pengembangan potensi kekayaan alam tersebut akan terganggu bahkan dapat berkurang, dengan demikian pemanfaatan sumber kekayaan alam secara berkelanjutan mungkin hanyalah menjadi angan-angan, oleh karena itu persoalan perlindungan dan pelestarian lingkungan laut juga sangat perlu diperhatikan bahkan menurut Mohtar Kusumaatmadja, di samping merupakan sarana perhubungan dan tempat pengambilan kekayaan alam dan sumber makanan, laut juga merupakan pengatur suhu atau thermostat yang menyerap panas matahari dan menyimpannya selama hari menjadi panas, sewaktu alam mendingin1. Jadi disini laut memiliki peranan yang besar dalam kehidupan umat manusia. Yang dimaksud dengan daerah pesisir dan pantai berdasarkan hukum laut adalah merupakan daerah pertemuan antara wilayah daratan dan wilayah laut nasional, daerah pesisir dan pantai sangat penting dilihat dari sudut perlindungan dan pelestarian lingkungan laut karena di daerah pertemuan antara daratan dan lautan inilah gejala-gejala pencemaran dan perusakan lingkungan menunjukkan manifestasinya yang paling menyolok. Disini aktivitas-aktivitas manusia sangat besar sekali dalam memburuh sumber daya alam yang diyakini sangat besar tersebut. Sebagaimana telah diuraikan di atas maka salah satu wahana penunjang dalam mengelola sumber daya alam yang ada di daerah pesisir dan pantai perlu diupayakan adanya pengaturan hukum yang kokoh, namun untuk membentuk aturan hukum yang kokoh dan mampu mengayomi berbagai kegiatan secara lintas sektoral perlu dirumuskan landasan kebijakan pengelolaannya secara konsepsional melalui pengaturan hukum yang mampu mengintegrasikan berbagai kegiatan secara lintas sektoral sehingga diharapkan akan dapat dicegah berbagai dampak negatif akibat pengelolaan sumber daya alam tersebut.