Apa hubungan akuntability, transparansi, otonomi daerah dan privatisasi dalam menciptakan good govermance ?

Academia.edu

Hubungan Akuntabilitas dengan Good Governance

Rusni Haris
UPLOADED BY
Rusni Haris

Model Akuntabilitas di Indonesia
BAB IPENDAHULUAN
1.1Latar Belakang
Pemahaman umum tentang good governance mulai mengemuka diIndonesia sejak tahun 1990-an dan semakin populer pada era tahun 2000-an.Kepemeritahan yang baik banyak diperkenalkan oleh lembaga donor atau pemberi pinjaman luar negeri seperti orld !ank" #sean $evelopment !ank" I%& maupunlembaga-lembaga pemberi pinjaman lainnya yang berasal dari negara-negara maju.'ood governance dijadikan aspek pertimbangan lembaga donor dalam memberikan pinjaman maupun hibah.$alam good governance" akuntabilitas publik merupakan elemen terpentingdan merupakan tantangan utama yang dihadapi pemerintah dan pega(ai negeri.#kuntabilitas berada dalam ilmu sosial yang menyangkut berbagai cabang ilmu sosiallainnya" seperti ekonomi" adminitrasi" politik" perilaku" dan budaya. )elain itu"akuntabilitas juga sangat terkait dengan sikap dan semangat pertanggungja(abanseseorang. #kuntabilitas secara *iloso*i timbul karena adanya kekuasaan yang berupamandat+amanah yang diberikan kepada seseorang atau pihak tertentu untuk menjalankan tugasnya dalam rangka mencapai suatu tujuan tertentu denganmenggunakan sarana pendukung yang ada.,e*ormasi akuntansi keuangan daerah dan manajemen keuangan daerahkemudian banyak dilakukan dalam rangka memenuhi tuntutan transparansi danakuntabilitas publik pemerintah daerah atas pengelolaan keuangan publik. )alah satualat untuk mem*asilitasi terciptanya transparansi dan akuntabilitas publik adalahmelalui penyajian laporan keuangan pemerintah. $alam era otonomi daerah dandesentralisasi" sesuai dengan ketentuan  o./2 dan // ahun 200" PP o. 2 ahun200" dan PP o. 3 ahun 200" pemerintah daerah disyaratkan untuk dapatmenyajikan laporan keuangan pemerintah daerah sebagai bagian dari 4KP5 Kepala$aerah. ndang-ndang o. 16 ahun 200/ tentang Keuangan egara pasal /1mengatur bah(a Kepala $aerah harus memberikan pertanggungja(aban pelaksanaan#P!$ kepada $P,$ berupa 4aporan Keuangan. 4aporan Keuangan tersebut setidak-tidaknya meliputi 4aporan ,ealisasi #P!$" eraca" 4aporan #rus Kas" dan 7atatan#tas 4aporan Keuangan" yang dilampiri dengan laporan keuangan perusahaan daerah.
Rusni C 301 13051| 1




Model Akuntabilitas di Indonesia
1.2Rumusan Masalah
!erpijak dari latar belakang di atas" maka yang menjadi rumusan masalah pada penulisan makalah ini adalah 8
1.