dasar pokok negara demokrasi adalah

(1) Adanya jaminan persamaan dan kesetaraan dalam kehidupan bersama.
(2) Pengakuan dan penghormatan terhadap perbedaan atau pluralitas.
(3) Adanya aturan yang mengikat dan dijadikan sumber rujukan bersama.
(4) Adanya mekanisme penyelesaian sengketa berdasarkan mekanisme aturan yang ditaati bersama.
(5) Pengakuan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia.
(6) Pembatasan kekuasaan melalui mekanisme pemisahan dan pembatasan kekuasaan disertai mekanisme penyelesaian sengketa ketatanegaraan antar lembaga negara, baik secara vertikal maupun horizontal.
(7) Adanya peradilan yang bersifat indenpenden dan tidak memihak [independent and impartial] dengan kewibawaan putusan yang tertinggi atas dasar keadilan dan kebenaran.
(8) Dibentuknya lembga peradilan yang khusus untuk menjamin keadilan bagi warga negara yang dirugikan akibat putusan atau kebijakan pemerintah (pejabat administrasi negara).
(9) Adanya mekanisme "Judicial revieuw oleh lembaga peradilan terhadap norma-norma ketentuan legislatif, baik yang ditetapkan oleh lembaga legislatif maupun lembaga eksekutif.
(10) Dibuatnya konstitusi dan peraturan perundang-undangan yang mengatur janunan-jaminan peiaksanaan prinsip-prinsip tersebut.
(11) Pengakuan terhadap asas legalitas atau due process of law dalam keseluruhan sistem penyelenggaraan
negara.